Services
Hukum Tata Usaha Negara (TUN) & Sengketa Informasi Publik
Layanan ini berfokus pada hubungan hukum dengan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjamin hak-hak klien dihormati oleh administrasi negara dan menjamin hak publik atas informasi.
Pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) atau penetapan Pejabat TUN yang merugikan, serta gugatan fiktif positif.
Pendampingan dalam permintaan informasi publik, pengajuan keberatan, mediasi, dan ajudikasi di Komisi Informasi (KI), hingga pengujian di Pengadilan TUN.
